BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Pemerintah Desa Tolondadu II menggelar rapat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas pembaruan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Tolondadu II pada Kamis, 9 Februari 2026, dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana memastikan program bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
Dalam penyampaian, Sangadi Sukri Tuliabu, menjelaskan secara rinci realisasi penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025.
Laporan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga operasional pemerintahan desa.
Sangadi juga, menegaskan bahwa penyampaian LPJ merupakan kewajiban pemerintah desa kepada masyarakat.
Ia menilai keterbukaan informasi anggaran penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan seluruh penggunaan anggaran desa dapat diketahui masyarakat. Ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program ke depan,” ujarnya.
Selain agenda utama LPJ, rapat turut membahas pergantian dan penetapan calon penerima BLT tahun 2026.
Proses penentuan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga, sehingga bantuan dapat disalurkan kepada keluarga yang benar-benar layak.
Pemerintah desa menegaskan bahwa penyaluran BLT akan mengacu pada data terbaru serta hasil verifikasi di lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari ketidaktepatan sasaran maupun tumpang tindih penerima bantuan.
Melalui pelaksanaan rapat tersebut, Pemerintah Desa Tolondadu II berharap dapat terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
