BUMANTARA | Menggenggam Cakrawala Menggenggam Cakrawala
BUMANTARA.NET – Penguatan akses keuangan daerah dan pengembangan ekonomi syariah berbasis pangan lokal menjadi agenda utama dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Senin (23/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, memaparkan berbagai langkah konkret pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Hadir dalam agenda tersebut Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, serta pemangku kepentingan terkait.
Bupati Iskandar menjelaskan bahwa program KDEKS di Bolsel dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia.
Sinergi ini diarahkan untuk mendukung visi pembangunan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya penyediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan ekosistem pangan halal menjadi bagian penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) 2026.
“Program KDEKS bukan sekadar pengembangan ekonomi syariah. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal. Kami ingin ekosistem halal di Bolsel tumbuh menyeluruh dari hulu hingga hilir agar memberi nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ujar Iskandar.
Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah memiliki empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri.
Saat ini, jumlah Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi di Bolsel baru empat orang. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk menopang penguatan industri halal daerah.
Sebagai solusi, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kolaborasi dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo.
Selain itu, ditandatangani pula MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal bagi RPU di Bolsel.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret penguatan tata kelola keuangan daerah sekaligus akselerasi implementasi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat lokal.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pembangunan di Sulawesi Utara berlandaskan prinsip pemerataan dan kesetaraan antarwilayah.
Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini berada di angka sekitar 76,3 persen dengan tren yang semakin merata.
Bolsel, lanjutnya, mencatat peningkatan IPM dari 69 menjadi 70,3 persen. Meski demikian, daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan akan tetap menjadi prioritas program Pemprov.
“Capaian ini patut kita syukuri. Namun daerah yang masih memerlukan akselerasi, termasuk Bolsel, akan menjadi fokus penguatan program ke depan,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar turut didampingi tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai bagian dari komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan ekonomi daerah.***
