Ketidakjelasan Tindakan: Masyarakat Menyoroti Respons KPU Bolsel terhadap Oknum PPS

BUMANTARA.NET, BOLSEL – Kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terguncang.

Hal tersebut akibat kurangnya transparansi dalam penindakan terhadap oknum anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang diduga terlibat dalam mendirikan bendera partai politik (Parpol).

Kisah ini berawal dari sebuah laporan mengenai oknum anggota PPS di Kecamatan Bolaang Uki, khususnya di Desa Tolondadu, yang disebut-sebut mendirikan bendera salah satu Parpol.

Penduduk setempat, seperti Ikbal, merasa bahwa PPS seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat dalam urusan partai politik.

“Logisnya, jika bendera sudah terpasang dan bukan oleh PPS, mengapa tindakan penurunan tidak diambil dengan segera?” tanya Ikbal dengan heran.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan oleh banyak orang terkait kredibilitas KPU Bolsel yang tampaknya enggan memberikan respon atau tindakan yang transparan.

“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari KPU Bolsel. Mereka hanya memberikan klarifikasi tanpa tindakan lebih lanjut,” tegas Ikbal.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bolsel, Fijey Bumulo, memberikan penjelasan bahwa oknum PPS yang terlibat telah diundang untuk menjalani klarifikasi.

“Kami telah melakukan klarifikasi, namun terkait hasil klarifikasi tersebut, prosesnya masih berada dalam tahap internal. Kami akan memutuskan tindakan selanjutnya setelah proses ini selesai. KPU telah melaksanakan tugas klarifikasi dengan benar,” ujar Fijey.

Fijey menambahkan bahwa keputusan terkait tindakan selanjutnya masih menunggu kehadiran seluruh komisioner, beberapa di antaranya sedang berada di luar daerah.

“Kami akan menunggu hingga Senin untuk mencapai keputusan hasil pleno. Beberapa komisioner kami sedang menghadiri acara di Manado,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Bolsel, Marlia Lumali, menyebut bahwa klarifikasi dilakukan oleh komisioner lain, yakni Fijey Bumulo.

“Klarifikasi dilakukan oleh Pak Fijey. Saya bertanggung jawab sebagai TL (Tim Leader) dan saat ini saya sedang dalam kegiatan lain. Meskipun ini merupakan tugas divisi saya, namun tetap akan melalui tahapan koordinasi SDM,” jelas Marlia Lumali.